CHINA's SPHERE OF INFLUENCE by Zeng Wei Jian
Suatu hari, Djoko Edhi Abdurahman ngetwit; "NATO mendaftar Indonesia sebagai negara yang telah dikoptasi China".
Sad but true. In term of neo imperialism, Indonesia belum merdeka. Kebangkitan China mengubah "sphere of influence" (SOI) global.
Sebuah negeri yang masuk "sphere of influence" negara superpowers atau greatpowers menjadi negara satelit atau "de facto colony".
The system of "spheres of influence" by which powerful nations intervene in the affairs of others continues to the present.
Di masa kolonial, buffer states macam Iran dan Thailand dikuasai oleh Inggris, Rusia dan Perancis. Pasca World War II, Jerman dibagi empat wilayah spheres of influence.
Penetrasi China dipermudah oleh rezim komprador lokal. Keterangan NATO menjelaskan mengapa Presiden Donald Trump tidak pernah datang ke Jakarta dan tendensi dictatorship-wannabe rezim Jokowi.
Selain Kamboja, tampak ada usaha Rezim Jokowi mengadopsi The China's Way dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau apa yang disebut Prime Minister Mahathir Mohamad (1992) sebagai “authoritarian stability”.
Ironisnya, manuver ini sangat berbahaya. Berbeda dengan China's autocracy with democratic character, Indonesia mencangkok kebalikannya; "democracy with autocratic character". Seolah-olah demokrasi, tapi autocracy in essence.
Di dalam birokrasi modern Komunis China, Deng Xiao Ping mengintrodusir kultur demokrasi seperti accountability, competition, dan partial limits on power.
Sedangkan Jokowi menunjuk komisaris, menteri-menteri, staff ahli kepresidenan dan Jubir tanpa ketiga hal tersebut dengan jelas.
Triawan Munaf (icon toll), Ngabalin, La Nyalla, Susi Pujiastuti, Erik Tohir, Fajrul Rahman, sampai Kyai Maruf Amin adalah contoh kecilnya.
Beda paling nyata antara Rezim Xi Jinping dan Jokowi adalah Mr Xi sanggup memperbanyak orang kaya dan meraih 80% dukungan rakyat atas polemik his unlimited term.
Sedangkan Jokowi gagal di angka 5,1% dari janji 7% pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan Jokowi hanya ada di meme-meme yang diproduksi dan ditebar buzzernya.
THE END
Sebuah negeri yang masuk "sphere of influence" negara superpowers atau greatpowers menjadi negara satelit atau "de facto colony".
The system of "spheres of influence" by which powerful nations intervene in the affairs of others continues to the present.
Di masa kolonial, buffer states macam Iran dan Thailand dikuasai oleh Inggris, Rusia dan Perancis. Pasca World War II, Jerman dibagi empat wilayah spheres of influence.
Penetrasi China dipermudah oleh rezim komprador lokal. Keterangan NATO menjelaskan mengapa Presiden Donald Trump tidak pernah datang ke Jakarta dan tendensi dictatorship-wannabe rezim Jokowi.
Selain Kamboja, tampak ada usaha Rezim Jokowi mengadopsi The China's Way dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau apa yang disebut Prime Minister Mahathir Mohamad (1992) sebagai “authoritarian stability”.
Ironisnya, manuver ini sangat berbahaya. Berbeda dengan China's autocracy with democratic character, Indonesia mencangkok kebalikannya; "democracy with autocratic character". Seolah-olah demokrasi, tapi autocracy in essence.
Di dalam birokrasi modern Komunis China, Deng Xiao Ping mengintrodusir kultur demokrasi seperti accountability, competition, dan partial limits on power.
Sedangkan Jokowi menunjuk komisaris, menteri-menteri, staff ahli kepresidenan dan Jubir tanpa ketiga hal tersebut dengan jelas.
Triawan Munaf (icon toll), Ngabalin, La Nyalla, Susi Pujiastuti, Erik Tohir, Fajrul Rahman, sampai Kyai Maruf Amin adalah contoh kecilnya.
Beda paling nyata antara Rezim Xi Jinping dan Jokowi adalah Mr Xi sanggup memperbanyak orang kaya dan meraih 80% dukungan rakyat atas polemik his unlimited term.
Sedangkan Jokowi gagal di angka 5,1% dari janji 7% pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan Jokowi hanya ada di meme-meme yang diproduksi dan ditebar buzzernya.
THE END
About toljombang
No comments